Penyedia Program Makan Bergizi Gratis di Kuala Tungkal Didesak Minta Maaf Secara Terbuka
SERAMBIJAMBI.ID, TANJAB BARAT – Gelombang protes keras melanda pihak mitra penyedia atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Pasca temuan roti hampir kedaluwarsa (near-expired) dan telur busuk dalam paket Program Makan Bergizi Gratis (MBG), para wali murid kini mendesak pihak penyedia untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada publik dan orang tua siswa.
Para orang tua menilai, pengakuan “lalai” saja tidak cukup untuk menebus risiko kesehatan yang sempat mengancam ribuan siswa di SD 05 Kuala Tungkal dan SMA 1 Tanjab Barat.
“Jangan Jadikan Anak Kami Kelinci Percobaan”
Kemarahan wali murid kembali memuncak setelah mengetahui bahwa pihak penyedia sengaja memanipulasi label tanggal kedaluwarsa pada produk roti. Alasan penyedia yang mengklaim memajukan tanggal kedaluwarsa agar roti segera dikonsumsi dianggap sebagai pembodohan publik.
“Kami mendukung program Pemerintah, tapi kami tidak terima jika anak-anak kami dijadikan ‘kelinci percobaan’ untuk mengkonsumsi roti dengan masa kedaluwarsa yang sangat mepet (near-expired) hingga produk tanpa label produksi,” tegas salah satu wali murid SD 05 dengan nada geram (24/2/26). “Pihak penyedia harus minta maaf secara resmi. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kami!”
Berdasarkan investigasi dan laporan wali murid, ditemukan sejumlah fakta yang mengkhawatirkan pada distribusi periode 23-25 Februari 2026:
Varian Bolu Labu Kuning: Tertera tanggal kedaluwarsa 24-02-2026. Produk ini dinilai sangat berisiko karena didistribusikan pada periode yang sama dengan batas waktu konsumsinya.
Varian Kacang Hijau/Merah: Ditemukan tanpa label tanggal kedaluwarsa. Lebih parah lagi, tekstur roti terpantau sudah mengeras, yang mengindikasikan produk tersebut adalah stok lama.
Varian Roti Keju: Memiliki batas kedaluwarsa 25-02-2026, yang juga dianggap terlalu riskan untuk dikonsumsi anak-anak sekolah.
Telur Busuk: Ditemukan pada paket makan siang siswa SMA 1 Tanjab Barat, yang diakui penyedia sebagai human error saat pengepakan.
Polisi Turun Tangan
Kasat Reskrim Polres Tanjab Barat, AKP Frans Septiawan Sipayung, bergerak cepat dengan memanggil pihak penyedia untuk klarifikasi. Meski proses pemeriksaan pihak kepolisian telah berjalan, tekanan publik agar Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit investigatif semakin menguat.
“Fokus utama kami adalah menjamin standar keamanan pangan dalam program nasional ini terpenuhi. Kami akan terus mengawasi distribusi Program MBG agar tujuan pemenuhan gizi anak sekolah benar-benar tercapai tanpa risiko kesehatan,” tegas AKP Frans Septiawan.
Wali murid menegaskan bahwa permintaan maaf dari penyedia adalah bentuk pertanggungjawaban moral. Mereka menuntut adanya jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali di masa depan. (SJ)