Gubernur Al Haris Serahkan LKPJ 2025, DPRD Apresiasi Kinerja Pemprov Jambi
- account_circle Redaksi
- calendar_month Senin, 30 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Gubernur Al Haris Serahkan LKPJ 2025, DPRD Apresiasi Kinerja Pemprov Jambi
SERAMBIJAMBI.ID, JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, resmi menyerahkan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (30/3/2026) sore.
Penyampaian LKPJ tersebut menjadi bagian penting dalam siklus pemerintahan daerah, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja sekaligus bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
Usai sidang, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa laporan tersebut disampaikan sesuai ketentuan, yakni maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi DPRD untuk memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.
“LKPJ ini harus disampaikan di depan dewan pasca 3 bulan akhir masa anggaran. Jadi hari ini, kami melaporkan dengan dewan untuk membahasnya terkait dengan apa saja yang belum sempurna di dalam kepemerintahan kami. Nanti, mereka memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah apa saja yang mungkin kelemahan dan kekurangan kami dalam bekerja,” kata Al Haris.
Menurutnya, evaluasi dari DPRD menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah ke depan, termasuk dalam memperbaiki berbagai program yang belum optimal.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, mengapresiasi capaian makro yang telah disampaikan gubernur. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi daerah masih menunjukkan tren positif, disertai penurunan angka kemiskinan.
Namun demikian, Hafiz Fattah menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memenuhi target. Dari target Rp4,4 triliun, realisasi mengalami penurunan menjadi sekitar Rp4,1 triliun, atau terdapat selisih sekitar Rp300 miliar.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan secara makro bahwa pertumbuhan masih baik, dan angka kemiskinan turun. Namun, yang menjadi perhatian disampaikan tadi target PAD itu ada sekitar Rp300 milliar dari 4,4 menjadi 4,1,” tegasnya.
Hafiz Fattah juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengidentifikasi kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut, serta mengambil langkah cepat agar target pendapatan dapat dimaksimalkan pada tahun berikutnya.(*)
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar