Hafiz Fattah: DPRD Jambi Lebih Dulu Efisiensi Anggaran, SPPD hingga Tunjangan Transportasi Dipangkas
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Hafiz Fattah: DPRD Jambi Lebih Dulu Efisiensi Anggaran, SPPD hingga Tunjangan Transportasi Dipangkas
SERAMBIJAMBI.ID, JAMBI–Efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi turut menyasar belanja perjalanan dinas dan sejumlah fasilitas penunjang. Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah bilang, langkah penghematan tersebut bahkan telah lebih dahulu diterapkan di lingkungan DPRD. Hafiz mengatakan, sejumlah komponen belanja di DPRD Provinsi Jambi telah mengalami efisiensi, mulai dari anggaran makan dan minum, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), hingga tunjangan transportasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah di tengah keterbatasan ruang fiskal Pemerintah Provinsi Jambi.
“Dewan sudah diefisiensi dari awal-awal malah. Baik dari makan-minum, baik dari SPPD, baik dari tunjangan transportasi yang sempat dikoreksi, kita sudah lebih awal malah meng-efisiensi,” katanya kepada wartawan.
Ia juga mendukung langkah Pemprov Jambi yang melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Mendukunglah. Mendukung karena itu bentuk efisiensi kita dalam penggunaan anggaran,” ujarnya.
Hafiz menjelaskan, kebijakan efisiensi perjalanan dinas tidak hanya berlaku bagi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jambi, tetapi juga mencakup DPRD Provinsi Jambi.
Dengan demikian, penghematan anggaran dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap belanja yang menunjang aktivitas kedinasan dan kegiatan lembaga.
Meski demikian, Hafiz mengaku belum mengetahui secara pasti total persentase efisiensi anggaran yang telah diterapkan di lingkungan DPRD Provinsi Jambi.
“Kalau saya persentasenya agak kurang tahu. Kalau transportasi itu sebesar Rp5 jutaan, kalau efisiensi perjalanan dinas itu dipukul rata dari setiap OPD dan juga DPRD,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berfokus pada satu jenis belanja, melainkan juga mencakup sejumlah komponen pengeluaran yang dapat dikendalikan.
Hafiz menegaskan, efisiensi anggaran menjadi penting karena ruang fiskal Pemerintah Provinsi Jambi masih terbatas.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu mengatur prioritas belanja agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap penghematan dari berbagai pos belanja dapat membuka ruang bagi pengalihan anggaran ke sektor-sektor yang memberikan manfaat lebih langsung kepada masyarakat.
“Ya karena masih sempit ruang fiskal, masih sempit ruang fiskal dan kita coba untuk mengalihkan ke sektor-sektor yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.
Menurut Hafiz, penghematan anggaran pada akhirnya perlu diarahkan bukan sekadar untuk menekan pengeluaran, tetapi juga untuk memastikan belanja pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Jambi.
Kebijakan efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya menyesuaikan belanja pemerintah dengan kemampuan fiskal daerah, sekaligus menjaga agar program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian. (*)
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar