Soal Zona Merah, Ketua DPRD Kota Jambi Harap Pansus Hasilkan Rekomendasi hingga ke Pemerintah Pusat
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Soal Zona Merah, Ketua DPRD Kota Jambi Harap Pansus Hasilkan Rekomendasi hingga ke Pemerintah Pusat
SERAMBIJAMBI.ID, KOTAJAMBI – Untuk membuat terang permasalahan penetapan zona merah di kawasan permukiman warga Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, DPRD Kota Jambi sudah membentuk panitia khusus (pansus).
Saat ini, permasalahan zona merah belum menemui titik terang
Ada 5.506 unit rumah warga tercatat masuk dalam wilayah yang diklaim sebagai kawasan milik Pertamina.
Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bilang, DPRD membentuk panitia khusus (pansus) guna mempercepat penanganan polemik zona merah yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kita sudah mengundang warga mendapatkan informasi seutuhnya dari 7 kelurahan yang terdampak,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).
Menurut Kemas Faried, tahap awal kerja pansus akan difokuskan pada validasi data terhadap 5.506 permukiman yang masuk dalam zona merah.
Langkah tersebut dilakukan karena status kepemilikan lahan warga tidak seragam.
“Soalnya ada yang SHM (Surat Hak Milik), ada yang masih suporadik. Harapan kami dalam waktunya 6 bulan pansus berkerja kita sudah mendapatkan narasi-narasi, rekomendasi untuk disinergikan ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.
Politisi muda ini bilang, DPRD Kota Jambi berharap hasil kerja pansus nantinya dapat mendorong lahirnya rekomendasi hingga ke tingkat pusat agar permasalahan tersebut segera memperoleh jalan keluar yang adil bagi warga.
“Dalam posisi sampai ketingkatan pusat ini bisa mendapatkan rekomendasi dari bapak Presiden, harapan kami tentunya sebagai wakil rakyat ada semacam kebijakan yang pro rakyat,” katanya.
Selain melakukan pendalaman data, pansus DPRD Kota Jambi juga berencana memanggil sejumlah pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan ini, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta pihak pengembang perumahan.
“Nanti kita panggil lagi ATR/BPN nya, kemudian pihak-pihak yang berkaitan misalnya developer,” pungkasnya
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar