Penanganan dari Hulu ke Hilir, Kemenhub Perkuat Implementasi Zero Odol 2027
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Penanganan dari Hulu ke Hilir, Kemenhub Perkuat Implementasi Zero Odol 2027
SERAMBIJAMBI.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan terus memperkuat implementasi kebijakan menuju Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menegaskan, untuk mewujudkan Zero ODOL 2027, permasalahan angkutan lebih dimensi dan lebih muatan tidak bisa lagi ditangani secara parsial, melainkan perlu ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
“Banyak yang melihat masalah over dimension over load hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, tetapi kita harus melihat ini sebagai persoalan keselamatan yang perlu ditangani dari hulu ke hilir karena ada ekosistem angkutan logistik di dalamnya. Diperlukan komitmen dari seluruh pihak baik dari kementerian dan lembaga, operator angkutan logistik, hingga masyarakat untuk merealisasikan Zero Over Dimension Over Load 2027,” jelas Aan di Jakarta, pada Selasa (7/4).
Ia mengatakan, penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan yang menyeluruh ini didasarkan dari rencana aksi yang telah disusun oleh pemerintah. Ia menyebut saat ini semua stakeholder yang terlibat tengah memproses langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam ekosistem angkutan logistik, agar masalah truk lebih dimensi dan muatan dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
“Sebenarnya kita sudah punya roadmap atau rencana aksi tidak hanya dari sisi pengawasan dan penegakan hukum tapi semua yang terlibat dalam ekosistem ini, mulai dari kesejahteraan para pengemudi sedang disusun oleh kementerian terkait. Masalah regulasi sedang berproses di DPR dan sedang diperbaiki untuk disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem angkutan logistik saat ini, seperti pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang mematuhi dan yang melanggar,” ungkap Aan.
Sementara itu di sisi pengawasan, Aan menilai, pemerintah juga perlu terlibat sejak awal untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis hingga nantinya bisa menerapkan penegakan hukum yang lebih konsisten. Menurutnya pengawasan harus dimulai dari titik pemuatan barang, lalu diperkuat dengan deteksi digital di jalan, integrasi data, dan penegakan hukum sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi logistik juga terawasi dan patuh dengan ketentuan yang ada.
“Penanganannya harus menyeluruh dari hulu ke hilir sehingga pendekatannya bukan sekadar menindak tetapi menata ekosistemnya. Dengan roadmap dan sistem yang sedang kami bangun, nantinya tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke pengemudi, tapi juga operator atau pemilik barang juga dimintai pertanggungjawaban hukumnya,” kata Aan.
Oleh karena itu, dengan adanya rencana aksi yang menyeluruh serta kolaborasi semua kementerian, lembaga, hingga stakeholder yang terlibat dalam ekosistem angkutan logistik, Aan pun optimistis target Zero Over Dimension Over Load 2027 dapat direalisasikan.
“Komitmen dari seluruh kementerian/lembaga, operator atau pemilik barang, dan seluruh lapisan masyarakat ini penting sebagai titik awal semangat merealisasikan Zero ODOL. Mudah-mudahan dengan roadmap yang kita buat dan komitmen yang sama dari seluruh stakeholder, saya optimis pada 2027 Zero ODOL dapat tercapai,” tutupnya.
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar