Jembatan Penghubung Kuala Dasal – Pelabuhan Dagang Rubuh, Warga Keluhkan Pungutan di Jembatan Darurat

Jembatan Penghubung Kuala Dasal – Pelabuhan Dagang Rubuh, Warga Keluhkan Pungutan di Jembatan Darurat

SERAMBIJAMBI.ID, TANJAB BARAT – Pasca rubuhnya jembatan utama atau box culvert di jalan lintas antara Desa Kuala Dasal menuju Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu akibat banjir dan erosi beberapa bulan lalu, warga kini harus menggunakan jembatan darurat sebagai akses utama. Namun, warga mengeluhkan adanya pungutan di jembatan darurat tersebut. Pungutan ini dinilai memberatkan warga, terutama mereka yang sehari-hari mengandalkan jembatan tersebut untuk beraktivitas.

Rubuhnya jembatan utama telah menyebabkan terganggunya aktivitas warga sehari-hari. Jembatan darurat yang dibangun sebagai solusi sementara seharusnya menjadi keringanan bagi warga. Namun, kenyataannya, warga justru dibebani dengan pungutan yang dinilai sangat memberatkan.

“Kami sudah kesulitan karena jembatan utama rubuh, sekarang harus bayar lagi setiap kali lewat jembatan darurat. Kami masyarakat khususnya supir merasa keberatan dengan adanya pungutan sebesar Rp. 10 ribu setiap kali melintas di jembatan darurat tersebut,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada media ini, Jumat (28/3/25)

Ia pun mengakui bahwa jembatan darurat itu memang dibuat oleh swadaya masyarakat. Namun, bukankah itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah selaku fasilitas pembangunan proyek. Seharusnya pemerintah menyiapkan jembatan darurat, sebelum jembatan utama dirobohkan untuk pengerjaan pembangunan.

“Kami salah salah satu supir yang merasa sangat keberatan dengan adanya pungutan sebesar Rp. 10 ribu setiap kali melintas di jembatan darurat tersebut. Kami setiap hari melintas disana dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pulang pergi sebesar Rp. 20 ribu, artinya dalam sebulan kami harus mengeluarkan Rp. 600 ribu hanya untuk melintasi jembatan darurat tersebut,” keluhnya

Warga pun berharap tindakan tegas dari pemerintah dapat segera dilakukan agar aktivitas mereka tidak terhambat dan praktik pungutan ini tidak terjadi lagi. Mereka juga berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan.

“Kami mohon agar pemerintah daerah segera bertindak. Jembatan darurat ini sangat penting bagi kami, jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi sulit ini,” ucapnya

Terkait keluhan warga tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Tanjab Barat, Apri Dasman dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, belum ada memberikan tanggapan.

Meskipun demikian, informasi terkait pembangunan jembatan atau box culvert tersebut telah disampaikan oleh Kadis PUPR melalui laman Facebook Diskominfo Tanjab Barat. Dalam unggahannya, Apri Dasman menyampaikan bahwa Dinas PUPR saat ini sedang melaksanakan pembangunan box culvert di jalan lintas Kuala Dasal – Pelabuhan Dagang.

Dikatakannya, pada pelaksanaan sekarang yang bertepatan dengan cuaca yang kurang mendukung di lapangan, sehingga mengakibatkan pelaksanaan konstruksi terganggu. Dalam hal ini, konstruksi akan dilaksanakan itu pondasinya harus tertanam sedalam satu meter di bawah tanah dasar.

“Akibat banjir yang tidak dapat diperkirakan kapan akan selesai, kami sudah melakukan perpanjangan waktu sampai dengan awal Mei 2025. Nah tentu ini akan menggangu kepada pengguna jalan pada jalur tersebut. Tentu kami juga harus memikirkan kedepannya, apabila curah hujan ini atau gangguan alam yang terjadi sekarang ini,” ujarnya

Lebih lanjut, Apri Dasman menyampaikan, bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BMKG. “Kami telah berkoordinasi dengan BMKG. Tentu dengan dasar laporan BMKG, kami bisa melakukan tindakan atau merubah apa yang tepat untuk menyelesaikan pembangunan box culvert yang semula telah direncanakan.

“Mudah mudahan dalam waktu dekat, kami akan segera menangani permasalahan tersebut. Kami juga berharap masyarakat pengguna jalan dapat bersabar dengan kondisi yang ada sekarang,” tuturnya (SJ)