DPRD Tanjab Barat Gelar Focus Group Discussion Bersama Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum dan LPPM Universitas Jambi
- account_circle Serambi Jambi
- calendar_month Selasa, 20 Jun 2023
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DPRD Tanjab Barat Gelar Focus Group Discussion Bersama Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum dan LPPM Universitas Jambi
SERAMBIJAMBI.ID, TANJAB BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjabbar, selasa (20/06/2023).
Bertempat di Ruang Paripurna DPRD Tanjabbar, FGD ini adalah yang kedua kalinya digelar dengan bekerja sama Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum dan LPPM Universitas Jambi.
Hadir dalam acara ini sebagai narasumber Tim Pengabdi Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Prof. Dr. Sukamto Satoto, SH, MH; Prof. Dr. Helmi, SH, MH; Dr. Hartati, SH, MH.
Ketua tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Jambi Prof Dr Sukamto Satoto S.H. M.H dalam sambutan nya menyampaikan bahwa peserta yang hadir di FGD ini Punya kepentingan memberikan masukan-masukan.
“FGD ini sangat baik dilaksanakan karena kita mansosialisasikan bagaimana DPRD menjalankan pembentukan peraturan daerah,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jahfar, SH dalam sambutannya menyampaikan FGD ini merupakan forum ilmu, forum ilmu ini harus di jaga dan di lestarikan.
“Forum-forum yang seperti ini yang harus kita jaga, mengundang adik-adik mahasiswa bertukar pikiran, kami berkomitmen mendorong generasi muda untuk terus membangun daerah,” ujar Jahfar.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Muhammad Zaki, ST menyambut baik acara yang diadakan untuk kedua kali ini sehingga banyak mendapat inspirasi dari kegiatan ini
“Setelah FGD pertama di tahun lalu, kami banyak mendapat inspirasi untuk menyederhanakan pembentukan Perda dengan metode Omnibus Law,” tutur Zaki
“Tahun 2023 ini kami hanya bisa membentuk 2 Perda dengan metode ini dikarenakan kesulitan memetakan semua Perda yang telah disahkan serta kekurang tenaga ahli untuk menganalisisnya. Namun kedepannya kami akan terus berusaha yang terbaik untuk mengoptimaliasi Peran kami di DPRD ini dalam Pembentukan Perda di Kabupaten Tanjabbar,” lanjutnya.
Kegiatan FGD di ikuti langsung anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar, Perwakilan OPD terkait, Mahasiswa STAI An-nadwah Kualatungkal, Perwakilan HMI, PMII, IMM, Karang Taruna, KNPI, dan IMM Kabupaten Tanjabbar. (*)
- Penulis: Serambi Jambi
Saat ini belum ada komentar