Bupati Syahirsah Ikuti Wawancara dan Presentasi Penilaian Calon Penerima Penghargaan Paritrana
SERAMBIJAMBI.ID, BATANGHARI – Bupati Batanghari Ir. H. Syahirsah, SY mengikuti Wawancara dan Presentasi dalam Penilaian terhadap calon penerima penghargaan yang di ajukan oleh lanitia dan menentukan nilai terbaik dari setiap kategori Kabupaten/Kota dalam Nominasi Penghargaan Anugerah Paritrana (Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) Tahun 2018 di Hotel Fairmont, Jakarta.
Dalam Acara tersebut Bupati Batanghari didampingi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Batanghari Ir. R. M. Mulawarmansyah, M,Si, Kadis Transnaker Kabupaten Batanghari Sargawi, S,Ag, M.Pd beserta Kabid IKP Diskominfo Batanghari R. Sulaiman, SE.
Dalam wawancaranya Syahirsah mengatakan bahwa, Pemkab Batanghari berkomitmen Penuh dalam rangka mendukung implementasi program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh Lapisan Masyarakat khususnya Pekerja di Kabupaten Batanghari pada semua sektor, baik itu pekerja Formal maupun Informal, pegawai Non ASN dan pegawai lainnya yang bekerja dengan Pemerintah Kabupaten Batanghari,” papar Syahirsah.
Syahirsah juga mengharapkan agar dari pihak BPJS dapat mendukung komitmen pemerintah ini dengan memberikan pelayanan terbaik.
“Saya juga mengharapkan kepada BPJS ketenagakerjaan untuk dapat memberikan pelayanan yg terbaik bagi masyarakat penerima manfaat BPJS ketenagakerjaan,” Harapnya.
Tim Penilai Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terdiri Dari Ketua Dr. Chazali Situmorang (Ahli Jaminan Sosial) Cotta Sembiring (Deputi Bidang Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan), Dr. Riant Nugroho (Ahli Kebijakan Publik), Hotbonar Sinaga (Ahli Jaminan Sosial), Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, SE.ME (Ahli Kependudukan), Myra Maria Hanartani, SH, MA (APINDO), Rudy Prayitno (Unsur Serikat Pekerja), Drs. Wahyu Widodo, MM (Kementerian Ketenagakerjaan), Sri Purwaningsih (Kementerian Dalam Negeri).
Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan telah di tetapkan 12 nominasi untuk Pemerintah Provinsi dan 13 nominasi untuk pemerintah Kabupaten/Kota. (Ardy)