Tenaga Honorer Yang Tidak Lolos Seleksi CPNS Tetap Bisa Jadi ASN
- account_circle Serambi Jambi
- calendar_month Senin, 24 Sep 2018
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menpan RB Syafruddin saat jumpa pers seusai Rapat Koordinasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan Formasi PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (06/09/2018).(Dok. Kemenpan RB)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SERAMBIJAMBI.ID, JAKARTA – Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam waktu dekat.
Melalui peraturan pemerintah ini, tenaga honorer, khususnya tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, yang tidak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dapat tetap menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pemerintah memberikan solusi [bagi tenaga honorer yang tidak lolos tes CPNS atau tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti CPNS] dengan membuat RPP PPPK dan proses rekrutmentnya akan dilakukan setelah ujian CPNS selesai,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/9/2018), dikutip dari serambinews.com
Bahkan, meskipun tenaga honorer tersebut tetap gagal menjadi ASN melalui jalur P3K, ia tetap akan bekerja di instansi awal dengan penyesuaian upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR).
Sementara, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyampaikan, rencana penerbitan peraturan pemerintah ini dalam rangka mencari putra-putri terbaik bangsa sebagai ASN, yang dilakukan melalui seleksi yang terbuka, adil, obyektif, transparan, dan bebas dari KKN.
Berdasarkan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN terdiri dari dua, yakni pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Saat ini, pemerintah tengah melakukan penataan SDM Aparatur, dengan tujuan mewujudkan ASN yang profesional dan berdaya saing.
“Saat ini terdapat masalah ketidakjelasan status orang yang saat ini bekerja di birokrasi tetapi bukan berstatus PNS. Contoh kasus di bidang pendidikan terdapat 735.825 guru non PNS yang bekerja di sekolah negeri tanpa ada kepastian status (honorer), hal ini dapat diselesaikan antara lain dengan opsi status PPPK yang dari aspek tertentu lebih fleksibel dibandingkan dengan PNS.” ujur Moeldoko. (*)
- Penulis: Serambi Jambi
Saat ini belum ada komentar