Buka Rakor Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pantai Timur Sumatera, Ini yang Disampaikan Bupati Safrial
SERAMBIJAMBI.ID, TANJAB BARAT – Pemkab Tanjab Barat menggelar rapat koordinasi bersama Kemenko Bidang Kemaritiman Bahas Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pantai Timur Sumatera. Rakor tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tanjab Barat Dr. Ir. H. Safrial, MS, Kamis (02/5/19) bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjab Barat.
Hadir dalam rakor tersebut yakni, Asisten Deputi Kementrian Koordinator Bidang Maritim, Sahat M. Panggabean, Paban III Mabes TNI AL Kolenel (L) Yuliandar, TD, Asisten Kedeputiaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara (BNPP), Pusat Kajian Kebencanaan IPB DR. Yon Vitner, perwakilan Forkopimda Tanjab Barat, Danpos AL Kuala Tungkal, Staf Ahli Bupati Tanjab Barat, Asisten Sekda Tanjab Barat, Kepala OPD Tanjab Barat dan para peserta rapat.
Bupati Safrial dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada para tamu dan undangan di Kabupaten Tanjab Barat atau yang disebut Kota Bersama. Di Kota ini terdapat berbagai macam Ethnis dan Agama,” ujar Bupati
Lanjut Bupati, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa luas mangrove di Kabupaten Tanjab Barat sebesar 17.000 Ha yang tersebar di 3 Kecamatan yakni, Tungkal Ilir, Seberang Kota dan Kuala Betara.
“Arah kebijakan dan strategi pengembangan mangrove Kabupaten Tanjab Barat yaitu Fungsi Ekologis, Fungsi Economi dan Fungsi Sosial. Untuk pelestarian hutan mangrove dari Pemerintah selalu memberikan Sosialisasi tentang fungsi hutan mangrove untuk menjaga kelestariaan lingkungan hidup.
Pemerintah berharap dari mangrove ada fungsi ekonomi dengan mendatangkan wisatawan. Dan kita juga telah mendapatkan bantuan dari pusat akan kita buat tracking, menara pantau untuk melihat mangrove dan laut,” ujar Bupati
Sementara, Asisten Deputi Kementrian Koordinator Bidang Maritim, Sahat M. Panggabean dalam pemaparannya menekankan bahwa Kemenko Kemaritiman akan memberi penekanan pada poin-poin yang selama ini menjadi kendala rehabilitasi mangrove, yakni masalah bibit, masalah kesesuaian lahan, juga masalah terkait kebijakan pemanfaaatan lahan untuk keekonomian oleh pemerintah daerah, serta masalah perawatan pasca penanaman.
“Rapat koordinasi telah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah dan menyiapkan solusi, diantaranya rencana budidaya bibit mangrove lokal, kerja sama pemetaan dan pengawasan lahan, kerja sama lebih intensif dengan TNI AL juga dengan akademisi.
Kita mengupayakan di masa depan kita dapat membuat pusat mangrove. Dimana didalamnya terdapat informasi dan referensi mangrove Indonesia dan dunia,” Ujar Sahat Panggabean
Sambung Sahat mengatakan, untuk membangun rasa memiliki terhadap lahan-lahan mangrove ini, kita juga harus dapat mendorong nilai keekonomian mangrove. Agar masyarakat bisa merasakan manfaat sekaligus melestarikan.
“Misalnya, nelayan yang dulu sulit mencari ikan atau kepiting, bila ekosistemnya kembali sehat, dijamin ikan-ikan akan datang. Inilah nilai-nilai keekonomian dari bakau yang lestari ini perlu kita dorong.” Pungkas Sahat (Sj)