Imbauan Ketua IWO kepada Masyarakat Tentang Berita Hoax Terkait Kebutuhan Pokok Hingga Konflik di Tanjab Barat
Imbauan Ketua IWO kepada Masyarakat Tentang Berita Hoax Terkait Kebutuhan Pokok Hingga Konflik di Tanjab Barat
SERAMBIJAMBI.ID, TANJAB BARAT – Banyaknya unggahan di media sosial terkait kebutuhan pokok hingga konflik agraria di Tanjab Barat yang tidak objektif sehingga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Menanggapi hal itu, Kanit Bidang Ekonomi Sat Intelkam Polres Tanjab Barat, Bripka Khaidir menyampaikan untuk stok kebutuhan sembako hingga saat ini masih aman mencukupi dan harga di pasaran masih relatif stabil.
“Dari hasil pemantauan langsung di lapangan dimana harga bahan pokok penting sampai saat ini harga di pasaran masih tergolong stabil. Belum terdapat kenaikan yang signifikan serta untuk ketersediaan stok sampai saat ini masih mencukupi,” terang Bripka Khaidir
Terkait subsidi LPG 3 kg, ia menjelaskan berdasarkan data kuota LPG 3 kg di Kabupaten Tanjab Barat dipastikan mencukupi. Harga di pangkalan juga masih stabil dan sesuai HET Rp. 19.000 per tabung.
Selama ini pendistribusian LPG 3 kg dari PT. Pertamina melalui agen dan selanjutnya didistribusikan ke pangkalan yang ada di Kabupaten Tanjab Barat berjalan lancar.
“Pendistribusian berjalan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada pengurangan alokasi LPG 3 kg dari Pertamina,” ujarnya
Lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat banyak mungkin bertanya-tanya kenapa sering terjadi kelangkaan LPG 3 kg di masyarakat. Hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan dari instansi terkait.
“LPG 3 kg tersebut tidak menghilang, hanya penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Diduga, kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi ini disengaja oleh oknum tertentu (oknum pemilik pangkalan ataupun oknum pengecer) yang sengaja ingin meraup keuntungan yang berlipat atau meraup keuntungan sepihak ditengah meningkatnya kebutuhan masyarakat saat ini.
Diduga oknum tertentu ini sengaja memanfaatkan situasi dengan sengaja menimbun LPG 3 kg, kemudian dijual dengan harga tinggi, jauh dari HET yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, permasalahan lain juga ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak masuk kategori UMKM tapi menggunakan LPG 3 kg tersebut,” bebernya.
Dan terkait permasalahan konflik agraria yang terjadi di Tanjab Barat, selama ini mayoritas telah difasilitasi oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu) Pemkab Tanjab Barat.
“Konflik agraria semuanya telah difasilitasi oleh Timdu, namun memang harus melalui tahapan tahapan. Memang proses lumayan panjang dan itu tidak bisa langsung selesai.
Masalah konflik agraria ini terkadang terjadi karena kurangnya informasi oleh sebagian masyarakat sehingga bermunculan informasi informasi hoax yang menyudutkan Timdu maupun Pemkab Tanjab Barat.
“Kurangnya informasi oleh sebagian masyarakat ini dapat menimbulkan aksi unjuk rasa hingga aksi pendudukan lahan. Hal ini yang sangat sangat kita sayangkan,” tukasnya
Sementara itu, Eko selaku Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Tanjab Barat menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kabupaten Tanjab Barat agar kiranya sebelum mengunggah sesuatu perlu terlebih dahulu memahami permasalahan sehingga tidak subjektif, seperti langkanya LPG 3 Kg bersubsidi bukan karena berkurangnya kuota, serta tingginya harga LPG di masyarakat bukan karena naiknya HET dari agen ke Pangkalan namun disebabkan seperti yang diuraian diatas.
Terkait penanganan konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Tanjab Barat perlu kiranya masyarakat mempertanyakan kepada Pemda dalam hal ini Kesbangpol Tanjab Barat selaku Sekretariat Timdu Barat guna mengetahui perkembangan permasalahan dikarenakan adanya keterbatasan keterbatasan kewenangan pada tingkat Kabupaten.
“Dan terkhusus telah masuknya tahapan pelaksanaan Pilkada serentak, Ketua IWO Tanjab Barat mengajak untuk sama-sama berperan aktif menjaga situasi khususnya di Tanjab Barat tetap kondusif dengan tidak memposting hal-hal yang bersifat subjektif sehingga dapat memperkeruh suasana. (SJ)