Sekda Tanjab Barat Hadiri Acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2021
- account_circle Serambi Jambi
- calendar_month Selasa, 28 Jan 2020
- comment 0 komentar
- print Cetak
“Sekda dan Ketua DPRD Tanjab Barat saat menghadiri Acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2021”
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sekda Tanjab Barat Hadiri Acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2021
SERAMBIJAMBI.ID, TANJAB BARAT – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 di aula Kantor Bappeda Tanjab Barat, Selasa (28/1/20)
Acara tersebut dihadiri oleh Sekda Tanjung Jabung Barat, Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Kepala OPD, Camat se Tanjab Barat, perwakilan LSM dan tokoh masyarakat.
Sekda Tanjab Barat Agus Sanusi dalam sambutannya mengatakan, bahwa konsultasi publik merupakan forum sangat strategis guna mendapatkan masukkan dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan, yang lebih menitik beratkan pada aspek teknokratis demi menyempurnakan rancangan awal RKPD Tanjab Barat Tahun 2021.
“RKPD Tanjab Barat Tahun 2021, adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Melalui forum konsultasi publik ini pula, kata Agus sanusi diharapkan akan tercipta konsensus atau kesepakatan, utamanya pada perumusan isu strategis, prioritas, dan tema pembangunan tahun 2021.
“Dengan demikian, koreksi, masukan, sumbangsih pemikiran dan saran dari peserta forum konsultasi publik merupakan bahan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Tanjab Barat tahun 2021,” ucapnya
Pada kesempatan tersebut, juga diuraikan gambaran umum kondisi daerah yang menyangkut aspek geografis dan demografis. Termasuk aspek kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, indek pembangunan manusia serta aspek pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
Konsultasi publik juga membeberkan tenaga kerja, perekonomian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tak kalah penting terkait pangan, yakni dalam komitmen kedaulatan pangan yang diwujudkan dengan beberapa regulasi. Sektor pertanian masih menjadi prioritas. (Hms/SJ)
- Penulis: Serambi Jambi
Saat ini belum ada komentar