Pengurus Caretaker KNPI Temui Bupati Tanjab Barat, Bupati : Legalitas Harus Jelas Bila Terkait Anggaran Daerah
- account_circle Serambi Jambi
- calendar_month Jumat, 20 Des 2019
- comment 0 komentar
- print Cetak
Pengurus Caretaker DPD KNPI Tanjab Barat melakukan silaturahmi dengan Bupati Tanjab Barat”
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pengurus Caretaker KNPI Temui Bupati Tanjab Barat, Bupati : Legalitas Harus Jelas Bila Terkait Anggaran Daerah
SERAMBIJAMBI.ID, TANJAB BARAT – Sejumlah Pengurus Caretaker Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Tanjab Barat melakukan silaturahim dan audiensi dengan Bupati Tanjab Barat DR. Ir. H. Safrial, MS.
Rombongan pengurus beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) Tanjab Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Jambi, Iqbal Linus dan Ketua Caretaker KNPI Tanjab Barat Riki Amir Sakib itu diterima langsung oleh Bupati Tanjab Barat di Ruang Rapat Bupati, Jum’at (20/12).
Dalam audiensi tersebut, dibahas beberapa permasalahan dan isu kepemudaan termasuk permasalahan adanya dualisme kepengurusan organisasi yang notabene merupakan wadah tempat bernaungnya OKP-OKP tersebut.
“Pengurus Caretaker DPD KNPI Tanjab Barat saat melakukan silaturrahim dan audiensi dengan Bupati Tanjab Barat”
Menanggapi permasalahan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah akan bersikap netral dan tidak akan memihak salah satu pihak. Namun dirinya menegaskan jikalau terkait dengan pengalokasian anggaran daerah untuk KNPI maka legalitas organisasi harus jelas agar tidak menyalahi peraturan perundang undangan yang berlaku.
“Saya berharap kedua belah pihak segera duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Karena jika ini nantinya berkenaan dengan alokasi anggaran daerah maka legalitas harus jelas”, tegasnya.
Senada dengan pernyataan Bupati Safrial, Ketua DPD KNPI Provinsi Jambi Iqbal Linus juga menyatakan legalitas adalah hal yang terpenting sebagai modal dasar suatu organisasi. Menurut Iqbal, bicara legalitas adalah bicara soal hukum dan Institusi yang terkait secara langsung adalah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkumham).
“Soal legalitas itu sebenarnya perkara gampang. Cek saja ada apa tidak SK Kemenkumham dari organisasi tersebut,” tukas Iqbal.
Diakhir pembicaraan, Bupati Safrial menambahkan idealnya KNPI itu menaungi OKP-OKP yang resmi dan aktif dalam kegiatan kepemudaan. Program-program dari berbagai OKP yang ada mestinya menjadi acuan bagi KNPI dalam menyusun perencanaan kegiatan sehingga bila ada kerjasama kemitraan dengan pemerintah, kegiatan-kegiatan yang di ajukan telah lebih dulu dilakukan sinkronisasi.
“Kita kan punya banyak OKP-OKP seperti HMI, PMII, GP Anshor, Pemuda NU dan lain-lain yang saya liat cukup aktif dalam kegiatan kepemudaan.
Nah, KNPI harus merangkul yang seperti itu agar fungsi organisasi bisa berjalan dan tidak vakum,” imbuhnya. (SJ)
- Penulis: Serambi Jambi
Saat ini belum ada komentar