DPRD Muaro Jambi Gelar Rapat Kerja Jawaban Bupati Muaro Jambi Atas Pandangan Umum Fraksi
- account_circle Serambi Jambi
- calendar_month Rabu, 24 Jul 2019
- comment 0 komentar
- print Cetak
“Sekda Muaro Jambi saat membacakan jawaban eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Ranperda Perubahan APBD-P TA 2019”
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DPRD Muaro Jambi Gelar Rapat Kerja Jawaban Bupati Muaro Jambi Atas Pandangan Umum Fraksi
SERAMBIJAMBI.ID, MUARO JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muaro Jambi kembali menggelar rapat kerja di ruang utama Kantor DPRD, Rabu (24/7/19).
Kali ini rapat kerja beragendakan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Ranperda Perubahan APBD-P Tahun Anggaran 2019.
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi Salma Mahir didampingi Wakil Ketua I Edison S.Sos dan Wakil Ketua II Amirudin S.Ag. Sementara untuk Jawaban Eksekutif atau Jawaban Bupati Muaro Jambi disampaikan oleh Sekda Muaro Jambi Moh Fadhil Arief.
Dalam pidatonya, Sekda menyampaikan bahwa apa yang menjadi kritikan dan saran serta masukan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi DPRD Muaro Jambi tentu akan menjadi perhatian.
Pihaknya akan semaksimal mungkin memperbaiki apa yang dianggap menjadi kekurangan di setiap OPD agar menjadi lebih baik lagi.
Sekda juga memaparkan langkah-langkah strategis yang ditempuh setiap OPD yang mendapat kritik dan masukan diantaranya soal penyelesaian persoalan tapal batas.
“Terhadap saran ini kami sependapat. Saat ini Pemkab Muaro Jambi telah melaksanakan langkah-langkah konkrit berupa pembuatan peta kerja batas desa. Selanjutnya akan dilaksanakan peninjauan lapangan dan rapat kontinyu yang membutuhkan anggaran cukup besar. Untuk itu kami butuh dukungan dari dewan yang terhormat khususnya penganggaran kegiatan dimaksud,” ucap Sekda.
Sedang untuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Pemkab menjelaskan bahwa pada dasarnya Dukcapil dalam melayani dokumen kependudukan benar-benar melakukan validasi yang akurat dan sesuai persyaratan.
Bagi yang tidak melengkapi persyaratan maka akan diminta untuk dilengkapi terlebih dahulu agar benar-benar terjamin keselamatannya.
“Mungkin disinilah masyarakat menganggapnya lama dan bertele-tele. Pembuatan KTP-el selama tersedia blangko, ribbon dan film serta jaringan yang baik dapat langsung dicetak,” sebut Sekda.
Di akhir pidatonya, Sekda berharap apa yang disampaikan ini bisa diterima semua fraksi yang ada. “Untuk lebih jelasnya, akan dibicarakan lebih lanjut dalam hearing dengan instansi terkait,” pungkas Sekda. (mi/Sj)
- Penulis: Serambi Jambi
Saat ini belum ada komentar