Warga Keluhkan Pungutan di Jembatan Darurat Kuala Dasal, Ketua DPRD Tanjab Barat Janji Panggil Dinas Terkait dan Rekanan
Warga Keluhkan Pungutan di Jembatan Darurat Kuala Dasal, Ketua DPRD Tanjab Barat Janji Panggil Dinas Terkait dan Rekanan
SERAMBIJAMBI.ID, TANJAB BARAT – Pasca rubuhnya jembatan utama atau box culvert di jalan lintas antara Desa Kuala Dasal menuju Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu akibat banjir dan erosi beberapa bulan lalu, warga kini harus menggunakan jembatan darurat sebagai akses utama. Namun, warga mengeluhkan adanya pungutan di jembatan darurat tersebut. Pungutan ini dinilai memberatkan warga, terutama mereka yang sehari-hari mengandalkan jembatan tersebut untuk beraktivitas.
Rubuhnya jembatan utama ini telah menyebabkan terganggunya aktivitas warga sehari-hari. Jembatan darurat yang dibangun sebagai solusi sementara seharusnya menjadi keringanan bagi warga. Namun, kenyataannya, warga justru dibebani dengan pungutan yang dinilai sangat memberatkan.
“Kami sudah kesulitan karena jembatan utama rubuh, sekarang harus bayar lagi setiap kali lewat jembatan darurat. Kami masyarakat khususnya supir merasa keberatan dengan adanya pungutan sebesar Rp. 10 ribu setiap kali melintas di jembatan darurat tersebut,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada media ini, Jumat (28/3/25) kemarin.
Ia pun mengakui bahwa jembatan darurat itu memang dibuat oleh swadaya masyarakat. Namun, bukankah itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah selaku fasilitas pembangunan proyek. Seharusnya pemerintah menyiapkan jembatan darurat, sebelum jembatan utama dirobohkan untuk pengerjaan pembangunan.
“Kami salah salah satu supir yang merasa sangat keberatan dengan adanya pungutan sebesar Rp. 10 ribu setiap kali melintas di jembatan darurat tersebut. Kami setiap hari melintas disana dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pulang pergi sebesar Rp. 20 ribu, artinya dalam sebulan kami harus mengeluarkan Rp. 600 ribu hanya untuk melintasi jembatan darurat tersebut,” keluhnya
Keluhan warga terkait adanya pungutan di jembatan darurat itupun kini mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjab Barat.
Ketua DPRD Tanjab Barat, Hamdani, SE menyatakan dan berjanji akan segera memanggil pihak dinas terkait dan rekanan yang bertanggung jawab atas pembangunan proyek jembatan atau box culvert di Kuala Dasal tersebut.
“Kami menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pungutan yang memberatkan saat melintasi jembatan darurat yang dibangun oleh swadaya masyarakat itu. Biasanya, jembatan darurat itu dibangun oleh pihak rekanan yang bertanggung jawab atas pembangunan proyek jembatan atau box culvert tersebut,” ujarnya, Sabtu (5/4/25)
Jembatan penghubung ini, lanjut Hamdani, apabila lambat dikerjakan oleh pihak rekanan, yang akan merasakan dampaknya tentu kendaraan masyarakat.
“Kasihan masyarakat yang hendak melintas atau melewati jembatan darurat itu, setiap lewat harus bayar,” ucapnya
Tadi pas saya lewat disana, sambung Hamdani, belum ada terlihat adanya aktivitas pembangunan jembatan penghubung tersebut, padahal cuaca alam mendukung, tidak hujan dan air pun tidak terlalu dalam.
“Nanti kita akan panggil Kepala Dinas PUPR dan pihak rekanan untuk meminta penjelasan secara rinci kenapa pembangunan jembatan penghubung tersebut hingga saat ini belum juga dikerjakan,” tegasnya (SJ)