Politik Uang, Tantangan Terbesar Pemilu Saat Ini
- account_circle Serambi Jambi
- calendar_month Kamis, 28 Nov 2019
- comment 0 komentar
- print Cetak
“Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi R, M.Pd saat menjadi narasumber pada rapat koordinasi Bawaslu Tanjab Barat bersama mitra kerja dalam rangka evaluasi Pemilu 2019 untuk menyongsong Pemilihan 2020”
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Politik Uang, Tantangan Terbesar Pemilu Saat Ini
SERAMBIJAMBI.ID, TANJAB BARAT – Tantangan terbesar Pemilihan Umum (Pemilu) saat ini yang harus kita hadapi bukan manipulasi suara yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tapi permasalahan sekarang ini adalah persoalan kapitalis uang.
“Contohnya, masuk dibekingi siapa, dana berapa besar, itu mulai dari awal hingga biaya sewa perahu.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi R, M.Pd saat menjadi narasumber pada rapat koordinasi Bawaslu Tanjab Barat bersama mitra kerja dalam rangka evaluasi Pemilu 2019 untuk menyongsong Pemilihan 2020, Kamis (28/11/19) di Aula Hotel Masa Kini Kuala Tungkal
Lanjut Asnawi menyampaikan, persoalan kita sekarang, kedaulatan penyelenggaraan pemilu itu adalah dari uang.
“Kita berharap ada solusi tegas, karena masing-masing wilayah punya permasalahan yang berbeda-beda.
Ada di daerah Kerinci karena kekerabatannya lebih dekat, dikasih uang oleh si B dia tetap pilih si A, dikasih uang oleh si C dia tetap pilih si A. Uangnya diambil berarti dia tetap pilih si A.
Ada juga di daerah tertentu, keluarganya sendiri kalau dak dikasih uang dak dipilihnya.
Tetapi, apapun itu permasalahannya yang terberat saat ini adalah politik uang.
Kita berharap pemimpin yang terpilih ini adalah yang benar benar. Kita juga berharap ada masyarakat yang benar benar tidak terpengaruh oleh masalah uang,” katanya
Sambung Asnawi menyampaikan, Politik uang yang pernah diangkat dan kasusnya naik ke persidangan itu terjadi pada Pilkada Kota Jambi tahun 2018.
“Barang buktinya itu kalau tidak salah hanya Rp. 200 ribu dan tuntutan minimalnya itu 3 tahun.
Kejadian itu menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa politik uang itu ada ancaman hukumannya,” tandasnya (SJ)
- Penulis: Serambi Jambi
Saat ini belum ada komentar