SERAMBIJAMBI.ID, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu mengungkap data mencengangkan mengenai jumlah koruptor yang masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Dilansir dari Kompas.com, berdasarkan data BKN, terdapat 2.357 koruptor masih berstatus sebagai PNS. Data tersebut diperoleh BKN setelah melakukan penelusuran data di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.
“Saat ini baru 317 koruptor yang diberhentikan tidak hormat sebagai PNS,” ujar Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan, saat dihubungi pada Kamis (13/9/2018).
Menurut Ridwan, BKN telah melakukan pendataan rekapitulasi PNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan rekapitulasi data PNS pada instansi pusat dan daerah.
Data ini terhitung sejak program Pendaftaran Ulang PNS (PUPNS) pada akhir 2015.
Tingkat pusat
Berdasarkan data BKN, Kementerian Perhubungan tercatat sebagai instansi yang memiliki koruptor berstatus PNS terbanyak. Jumlah PNS yang terjerat kasus korupsi di Kemenhub tercatat sebanyak 16 orang.
Di posisi kedua, terdapat Kementerian Agama dengan 14 orang. Selanjutnya, diikuti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang jumlahnya 9 orang.
Berikut detailnya:
1. Kementerian Perhubungan: 16 orang.
2. Kementerian Agama: 14 orang.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 orang.
4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 9 orang.
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 8 orang.
6. Kementerian Keuangan: 6 orang.
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 5 orang.
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika:4 orang.
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3 orang.
10. Kementerian Pertahanan: 3 orang.
11. Kementerian Pertanian: 3 orang.
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2 orang.
13. Kementerian Tenaga Kerja: 1 orang.
14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: 1 orang.
15. Kementerian Kesehatan: 1 orang.
16. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 1 orang.
17. Kementerian Perindustrian: 1 orang.
18. Mahkamah Agung RI: 5 orang.
19. Badan Narkotika Nasional: 1 orang.
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 orang.
21. Badan Pusat Statistik: 1 orang.
22. Setjen Komisi Pemilihan Umum: 3 orang.
Total: 98 orang
Tingkat daerah
Berdasarkan data BKN, Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat teratas jumlah PNS yang terjerat korupsi, yaitu sebanyak 298 orang. Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua, dengan jumlah 193 orang.
Sementara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah dengan jumlah PNS terjerat korupsi paling sedikit, yaitu 3 orang.
Berikut detailnya, yang dibuat tak berdasarkan peringkat, tetapi wilayah
1. Provinsi Aceh, total: 89 orang
– Pemerintahan Provinsi: 13 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 76 orang
2. Provinsi Sumatera Utara, total: 298 orang
– Pemerintahan Provinsi: 33 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 265 orang
3. Provinsi Sumatera Barat, total: 84 orang
– Pemerintahan Provinsi: 12 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 72 orang
4. Provinsi Riau, total: 190 orang
– Pemerintahan Provinsi: 10 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 180 orang
5. Provinsi Kepulauan Riau, total: 27 orang
– Pemerintahan Provinsi: 4 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 23 orang
6. Provinsi Sumatera Selatan, total 13 orang
– Pemerintahan Provinsi: 2 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 11 orang
7. Provinsi Jambi, total 44 orang
– Pemerintahan Provinsi: 15 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29 orang
8. Provinsi Bengkulu, total 20 orang
– Pemerintahan Provinsi: 1 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 19 orang
9. Provinsi Bangka Belitung, total 6 orang
– Pemerintahan Provinsi: 6 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 0 orang
10. Provinsi Lampung, total 97 orang
– Pemerintahan Provinsi: 26 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 71 orang
11. Provinsi Kalimantan Barat, total 47 orang
– Pemerintahan Provinsi: 4 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 43 orang
12. Provinsi Kalimantan Tengah, total 55 orang
– Pemerintahan Provinsi: 5 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang
13. Provinsi Kalimantan Selatan, total 44 orang
– Pemerintahan Provinsi: 10 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 34 orang
14. Provinsi Kalimantan Timur, total 60 orang
– Pemerintahan Provinsi: 12 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 48 orang
15. Provinsi Kalimantan Utara, total 10 orang
– Pemerintahan Provinsi: 0 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 10 orang
16. Provinsi Banten, total 70
– Pemerintahan Provinsi: 17 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 53 orang
17. Provinsi DKI Jakarta, total 52 orang
– Pemerintahan Provinsi: 52 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 0
18. Provinsi Jawa Barat, total 193 orang
– Pemerintahan Provinsi: 24 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 169 orang
19. Provinsi Jawa Tengah, total 23 orang
– Pemerintahan Provinsi: 1 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 22 orang
20. Provinsi DI Yogyakarta, total 3 orang
– Pemerintahan Provinsi: 0
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang
21. Provinsi Jawa Timur, total 80 orang
– Pemerintahan Provinsi: 3 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 77 orang
22. Provinsi Bali, total 37 orang
– Pemerintahan Provinsi: 5 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 32 orang
23. Provinsi NTB, total 72 orang
– Pemerintahan Provinsi: 7 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 65 orang
24. Provinsi NTT, total 183 orang
– Pemerintahan Provinsi: 5 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 178 orang
25. Provinsi Sulawesi Selatan, total: 30 orang
– Pemerintahan Provinsi: 1 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29
26. Provinsi Sulawesi Barat, total 3 orang
– Pemerintahan Provinsi: 0
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang
27. Provinsi Sulawesi Tenggara, total 4 orang
– Pemerintahan Provinsi: 0
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 4 orang
28. Provinsi Sulawesi Tengah, total: 56 orang
– Pemerintahan Provinsi: 12 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 44
29. Provinsi Sulawesi Utara, total 58 orang
– Pemerintahan Provinsi: 8 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang
30. Provinsi Gorontalo, total 42 orang
– Pemerintahan Provinsi: 6 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 36 orang
31. Provinsi Maluku, total 9 orang
– Pemerintahan Provinsi: 0
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 9 orang
32. Provinsi Maluku Utara, total 65 orang
– Pemerintahan Provinsi: 20 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 45
33. Provinsi Papua Barat, total 59 orang
– Pemerintahan Provinsi: 18 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 41
34. Provinsi Papua, total 146 orang
– Pemerintahan Provinsi: 10 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 136 orang
Total: 2.259 orang