PJ Bupati Sarolangun Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025
SERAMBIJAMBI.ID, SAROLANGUN – Penjabat bupati sarolangun Bachril Bakri didampingi Plh Sekda sarolangun Dedi Hendry, membuka secara langsung Forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2024 di gelar pada Jum’at (16/02/24) di aula kantor Bapedda sarolangun.
Tampak kegiatan tersebut juga diharidi Plt. Kepala Bappeda Maria Susanti, Anggota DPRD Sarolangun, para Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, para camat, pihak Polres Sarolangun, Dandim 0420/Sarko, Tokoh masyarakat, OKP, serta tamu undangan lainnya.
Dalam laporannya, Plt. Kepala Bappeda Sarolangun Maria Susanti menyebutkan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
“Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Bahwasannya rancangan awal RKPD dibahas oleh SKPD dan pemangku kepentingan sehingga perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat.” Sebut Maria Susanti.
Beberapa hal yang menjadi isu strategis pembangunan daerah tahun 2025 mendatang mulai peningkatan Infrastruktur daerah, peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan, responsif gender dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan memperhatikan arah kebijakan yang selaras dengan kebijakan nasional pada tahun 2025 nanti.
“Kabupaten sarolangun akan tetap memfokuskan kebijakan nasional seperti penanganan dan pengendalian dampak inflasi dan kenaikan harga bahan pokok, pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrim, pembangunan rumah tak layak huni, penanganan stunting, fasilitas pelayanan publik, pemberdayaan usaha mikro, dan sentral pertanian dan peternakan maupun perkebuna.” Ujarnya.
Sementara itu, Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri dalam sambutannya mengatakan, bahwa rancangan awal RKPD tahun 2025 ini nantinya sebagai acuan untuk kepala daerah yang terpilih nantinya, sehingga kepala daerah yang terpilih tinggal melaksanakan program kerja yang sudah disusun didalam RKPD tahun 2025.
“Rancangan awal RKPD tahun 2025 ini merupakan acuan bagi Kepala Daerah terpilih nantinya, jadi tinggal melaksanakan program yang sudah disusun.” Sebutnya.
Ia juga menyebutkan, jika dalam forum ini nantinya semua usulan, gagasan dan program kerja yang sudah diusulkan di musrenbang kecamatan bisa disikronasikan dengan SKPD. Sementara RKPD tahun 2025 Kabupaten sarolangun nanti tetap mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
”Bicara masalah peningkatan fisik atau infrastuktur hanya bagian kecil,namun sesuai dengan kebijakan Presiden RI, dimana peningkatan SDM dan ekonomi itu yang paling utama,” Ujarnya Bachril Bakhri
Bachril Bakri juga menyebutkan bahwa pada tahun 2023 lalu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sarolangun mengalami peningkatan sebesar 0,64 %, sementara angka pengangguran menurun sebesar 0,32%. Dan untuk angka kemiskinan meningkat dari 1165 menjadi 1404.
Untuk diketahui, selama pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kecamatan terdapat 1.511 usulan. Mulai dari usulan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan juga pembangunan rumah layak huni. (Rdh).