Pemkab Tanjab Barat Perjuangkan Nasib Honorer Non-ASN, Wabup Katamso akan Bertemu Wamen PAN-RB
Pemkab Tanjab Barat Perjuangkan Nasib Honorer Non-ASN, Wabup Katamso akan Bertemu Wamen PAN-RB
SERAMBIJAMBI.ID, TANJAB BARAT – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Dr. H. Katamso S.A., S.E., M.E., menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kabupaten untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di daerahnya. Penegasan ini disampaikan usai memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas), saat menerima audiensi perwakilan Honorer Non-Database Gagal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Tanjab Barat.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati pada hari Rabu, 17 September tersebut, merupakan tindak lanjut atas surat resmi dari Aliansi Honorer Non-Database Gagal CPNS Indonesia. Surat ini menyoroti permasalahan tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam seleksi CPNS maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), baik pada tahap I maupun tahap II tahun 2024.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) beserta Kepala Bidang Pengadaan Status dan Informasi Kepegawaian.
Dalam diskusi, terungkap bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) telah mengambil langkah konkret terkait Status Usulan dan Data Non-ASN. Sebanyak 716 tenaga honorer yang tidak masuk dalam kategori R3, R4, dan R5 telah diusulkan secara manual ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
“Usulan ini kami lengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Saat ini, kami masih menunggu tanggapan resmi dari pusat,” jelas perwakilan BKPSDM.
Wakil Bupati, yang akrab disapa Katamso, menyampaikan bahwa Pemkab Tanjab Barat sangat serius menyikapi masalah ini. Komitmen tersebut dibuktikan dengan telah ditandatanganinya surat kedua oleh Bupati yang rencananya akan disampaikan langsung dalam pertemuan tingkat tinggi.
“Kami sangat berusaha dan komitmen untuk membantu itu. Besok, Insyaallah, kami akan bertemu langsung dengan Wakil Menteri PAN-RB pada pertemuan di Jambi. Kita akan mendengarkan informasi kebijakan nasional tentang hal ini,” ujar Wabup Katamso.
Wakil Bupati juga menambahkan bahwa masalah tenaga Non-ASN merupakan isu nasional yang sensitif dan sangat membutuhkan kebijakan serta keputusan dari Pemerintah Pusat.
“Masalah ini merupakan masalah nasional yang sangat rentan, dan tentu akan ada kebijakan pemerintahan untuk menyikapinya. Kami berharap semuanya bersabar. Tentunya, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan adik-adik semua,” pungkas Katamso, menegaskan bahwa Pemkab akan terus berkoordinasi demi solusi konkret, tanpa melanggar aturan maupun mengganggu stabilitas anggaran daerah.