IWO Gelar Diskusi Publik “Sarolangun Riwayatmu Kini”, Terkait APBD-P 2018 Yang Gagal Disahkan
SERAMBIJAMBI.ID, SAROLANGUN – Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Sarolangun menggelar diskusi publik yang mengangkat tema “Sarolangun Riwayatmu Kini”, bertempat di sekretariat IWO di RT 16, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kamis (25/10/18) siang.
Kegiatan ini difokuskan terhadap pembahasan mengenai kegagalan pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Sarolangun tahun 2018.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kejaksaan Negeri Srolangun Ikhwanul Hakim SH, Danramil Sarolangun Mayor TNI Mentomeri, Dewan Etik IWO, Daryanto, Hadinata Damanik, Paradil Iwel.
Ketua IWO Husnil Aqili, Waka IWO Warsun Arbain, beserta jajaran pengurus, Ketua KNPI JB Martin, Ketua HMI Sarolangun ilham Irawan, sekretaris PMII Zulfahmi, perwakilan Polres Sarolangun Yurizal, perwakilan dinas kesehatan Haris, dan seluruh anggota IWO Sarolangun
Kajari Sarolangun Ikhwanul hakim yang juga salah satu Dewan Kehormatan IWO Sarolangun mengatakan, pejabat yang berkepentingan itu tidak pernah tahu tupoksinya masing-masing, padahal sudah jelas prosedurnya sesuai peraturan, kenapa tidak dilaksanakan, baik itu prosedur bagi yang mengundurkan diri ataupun yang pindah partai.
“Pengusulan hari Rabu ada surat Wabup untuk PAW, dan itu sudah beredar, padahal aturannya yang harus menandatangani adalah bupati sehingga tidak jadi dengan sendirinya, namun SK nya tetap keluar, setelah beberapa hari dari peltu gubernur Jambi,” kata Kajari.
Menurut Kajari, ini adalah persoalan orang banyak, hajat untuk orang banyak, tapi ternyata saat dirinya bertanya kepada anggota dewan jawabannya pun banyak yang tidak logis,
“Dan semuanya jawab tidak tahu,” kata dia menambahkan.
Selain itu, kata Kajari, akibat gagalnya APBD-P yang tidak disahkan berdampak sangat luas baik dibidang ekonomi maupun bidang sosial.
KBO Intel Polres Sarolangun Yurizal mengatakan, seperti yang Kajari katakan akibat gagalnya APBD-P yang tidak disahkan berdampak sangat luas baik dibidang ekonomi maupun bidang sosial. “Ya, salah satu contohnya dampak dari harga karet dan sawit yang murah, hal ini dapat menyebabkan angka kriminalitas meningkat seperti kasus pencurian,” tukasnya
Sementara itu Ketua KNPI Sarolangun, JB Martin mengatakan, sangat prihatin kondisi anggota legislatif Sarolangun yang seharusnya dimasa akhir jabatannya, lebih mementingkan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi, yang gajinya 35 juta perbulan namun kewajiban tidak dilaksanakan.
“Kondisi ekonomi saat ini yang harga BBM naik, dolar naik, dengan APBD Perubahan inilah yang membantu ekonomi rakyat, maka pada 2019 layak diganti anggota dewan yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat banyak, ” kata JB Martin.
Salah satu perwakilan OPD dari dinas kesehatan mengatakan sangat kecewa terhadap gagalnya pengesahan APBD Perubahan karena banyak program yang menyentuh masyarakat belum terealisasi
“Kami sudah berusaha mengusulkan ke Bappeda, tapi belum tahu jadinya begini, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan, walaupun dengan kondisi yang seadanya,” katanya.
Ketua umum HMI Sarolangun Ilham Irawan mengatakan, memang sangat penting dalam pelaksanaan dialog seperti ini, demi kemajuan Sarolangun, tetapi dirinya menyayangkan ketidakhadiran eksekutif dan legislatif pada forum diskusi publik ini.
Kemudian katanya, permasalahan hari ini menjadi pelajaran berharga bagi eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari.
“Semua dipolitisasi, tapi yang sangat berbahaya ketika anggaran dipolitisasi, karena ini menyangkut kepentingan hajat orang banyak, ketidakhadiran eksekutif dan legislatif ini, HMI Cabang Sarolangun yakin akan mengambil langkah tegas kedepannya,” kata lham.
Sekretaris PMII Cabang Sarolangun Zulfahmi mengatakan, sangat menyayangkan gagalnya pengesahan APBD Perubahan tersebut.
“Kami juga akan melakukan kajian internal PMII terhadap persoalan gagalnya pengesahan APBD perubahan tahun 2018,” kata Zulfahmi.
Diskusi publik ditutup dengan closing statement dari Kajari Sarolangun Ikhwanul hakim. Dikatakan dia, pembahasan APBD murni tahun 2019, sudah menggunakan e-planning jadi tidak ada lagi sisipan anggaran siluman. (tim)